Jakarta, CNN Indonesia —
Ketua Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Subakti Syukur menceritakan tantangan yang dihadapi pengusaha saat diminta menggratiskan tarif tol saat mudik lebaran 2024, seperti di Malaysia.
“Kenapa di Malaysia (tarif tol) gratis? Kan kami diskusi di ATI, kebutulan saya ketuanya, susah sekali diskon ini,” jelas Subakti dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (3/3).
“Kalau Jasa Marga sudah mendahului (memberikan diskon tarif tol) 20 persen, yang lain (pengusaha jalan tol) malah ada yang gak mau (kasih diskon),” ungkapnya yang juga menjabat sebagai direktur utama Jasa Marga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Akan tetapi, setelah terus mendapat dorongan pemerintah, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) tersebut kompak memberi diskon selama masa mudik lebaran 2024. Subakti menyebut kisaran potongan tersebut berada di angka 20 persen.
Subakti paham ada desakan dari sejumlah pihak untuk menggratiskan tarif tol. Terlebih, Negeri Jiran yang merupakan tetangga Indonesia tak memungut biaya tol selama dua hari sebelum Hari Raya Idulftri 1445 H.
“Kalau di Malaysia gratis dua hari itu mengkompensasi Rp126,3 miliar. Nah, kalau mau, misal kita mau beri diskon agak besar, misal 50 persen, ATI berapa persen, pemerintah berapa persen,” sarannya.
“Tapi dipilih harinya dan lajur mana. Kalau ditanggung kita semua, kita agak repot juga diskusinya. Karena kita juga (kepemilikan operator tol) ada milik publik, ada asing juga masuk tol, gak semua milik BUMN,” tandas Subakti.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan menggratiskan tol bukan pilihan. Menambah diskon tarif tol dengan mandat dari negara juga bukan opsi.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan diskon tarif tol punya beberapa fungsi, termasuk urusan sosial. Ia menyebut ini bisa memancing agar pemudik bisa pulang kampung lebih awal, sehingga menghindari puncak arus mudik.
“Ya memungkinkan saja (diskon tol tambahan dari pemerintah), kalau secara aturan digratiskan pun mungkin,” tutur Hedy di Kompleks Parlemen, saat sela-sela rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Kementerian PUPR, Selasa (2/3).
“Tapi mereka (operator jalan tol) akan klaim ke negara. Kan eman-eman nanti, mahal itu kalau (digratiskan tarif tol atau diskon tol ditambah 30 persen menjadi 50 persen),” imbuhnya.
Hedy menegaskan instruksi berupa penggratisan atau tambahan diskon tol ke BUJT akan menimbulkan beban baru ke kas negara. Pada akhirnya, para operator jalan tol itu akan menagih pemerintah.
(skt/agt)